Ahok Usulkan Subsidi Jadi Voucher Digital untuk Cegah Kebocoran, Purbaya Beri Tanggapan Hati-hati
Koran Sukabumi – Ahok Usul Subsidi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali melontarkan gagasan kontroversial soal pengelolaan subsidi negara. Dalam sebuah forum diskusi publik baru-baru ini, Ahok menyarankan agar skema subsidi tunai yang saat ini berlaku diubah menjadi bentuk voucher digital demi mencegah kebocoran anggaran dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurut Ahok, sistem subsidi konvensional rentan disalahgunakan dan sulit diawasi secara menyeluruh. Dengan teknologi digital yang kian maju, ia meyakini bahwa distribusi voucher langsung ke ponsel penerima manfaat akan jauh lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan begitu, subsidi tidak bocor ke pembelian rokok atau hal-hal lain yang tidak perlu,” ujar Ahok dalam forum tersebut.
Respons Hati-hati dari Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa
Menurut Purbaya, implementasi voucher digital dalam skala nasional tidak sesederhana mengganti sistem. Perlu ada jaminan bahwa masyarakat penerima, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke perangkat digital, sinyal internet, dan pemahaman teknologi dasar.
Secara konsep menarik, karena bisa meningkatkan efisiensi. Tapi realitanya, Indonesia masih punya tantangan besar di literasi digital dan akses internet. Jangan sampai niat baik malah meminggirkan mereka yang paling membutuhkan,” ujar Purbaya dalam wawancara terpisah.
Baca Juga: Warga Asing Ngamuk di Perusahaan Online Scam Kamboja, Kemlu: WNI Tak Terlibat
Masalah Lama: Subsidi Bocor, Data Tak Akurat
data penerima yang tidak valid, dan praktik penyimpangan. Ahok menilai masalah ini tak kunjung selesai karena sistem distribusi bantuan masih terlalu manual dan rentan manipulasi.
Ahok Usul Subsidi Butuh Integrasi Data dan Kemauan Politik
Namun sejumlah analis menilai, untuk mewujudkan usulan seperti ini, pemerintah harus menyelesaikan masalah dasar terlebih dulu: integrasi dan akurasi data penerima subsidi. Tanpa basis data yang kuat, sistem digital pun bisa tetap salah sasaran.
Selain itu, implementasi kebijakan seperti ini juga membutuhkan kemauan politik yang kuat dan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kominfo, hingga BUMN penyedia layanan publik.
