TNI Konsultasi soal Dugaan Tindak Pidana Ferry Irwandi, ICJR: Prabowo Harus Turun Tangan

1. TNI Konsultasi ke Polda Metro, Dugaan Tindak Pidana terhadap Ferry Irwandi

Koran Sukabumi — TNI Konsultasi Pihak Mabes TNI melalui Dansat Siber Brigjen Juinta Omboh Sembiring bersama Danpuspom, Kababinkum, dan Kapuspen TNI, melakukan konsultasi resmi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana yang ditemukan melalui patroli siber terhadap Ferry Irwandi, CEO Malaka Project

Meski demikian, hingga saat ini Ferry Irwandi menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai hasil temuan tersebut. “Apa itu pak? Hasilnya kasih tahu dong,” tulisnya dalam Instagram Story

Kasus ini mencuat ke publik sebagai simbol gesekan informatika dan hukum yang belum terjawab sepenuhnya.

2. Dugaan Tindak Pidana Ferry Irwandi Harusnya Jadi Isu bagi Kepala Negara

Desakan agar Presiden Prabowo turun tangan adalah refleksi ketidakpuasan publik terhadap proses hukum yang berjalan terpisah antara institusi—TNI dan kepolisian. Konsultasi tanpa transparansi hanya memperkuat rasa skeptisisme bahwa penegakan hukum berjalan tertutup dan politis.

Jika ini benar-benar serius, Presiden selaku komandan tertinggi TNI perlu jelas menyatakan sikap: apakah ini masalah hukum biasa atau faktor lain yang berlumuran kepentingan institusional?

Baca Juga: Dari Laut ke Darat Warga Citepus Gotong Royong Lawan Sampah Kiriman

3. Ferry Irwandi dalam Bayang-Bayang Siber: Ketika Kritik dan Teknologi Bertabrakan

Ferry Irwandi, kreator sekaligus akademisi, kini menghadapi sorotan serius dari institusi militer yang menyasar data sibernya. Dari sosok yang sempat “menghilang” karena kritik RUU TNI—hingga kini menghadapi dugaan hukum—kisah ini membuka narasi baru soal digital dissent di era TNI aktif memantau ranah digital

4. Ketika TNI “Patroli Siber” Jadi Dalih Tuduhan, Dimana Suara Ferry Irwandi?

Patroli siber TNI mengungkap dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi—namun belum ada informasi atau respons transparan. Alih-alih memberikan penjelasan publik, TNI justru memilih langkah tertutup ke Polda. Apakah ini bentuk penegakan hukum atau permainan kekuasaan? Ketiadaan klarifikasi hanya memperkuat kesan bahwa sistem hukum bisa dimanfaatkan sebagai alat politik.

5. TNI Konsultasi  Saat Hukum dan Politik Bersembunyi di Siber, Perlu Suara Presiden untuk Standarisasi Penegakan

Kasus ini menandakan sejauh mana TNI bisa mengamati ranah digital—lalu membawa ke ranah hukum. Agar tidak menciptakan preseden berbahaya, idealnya Presiden Prabowo memberikan klarifikasi publik: apakah ada prosedur transparan untuk kasus siber yang melibatkan warga sipil?

Ini adalah panggilan untuk memastikan batas antara kontrol digital dan kebebasan sipil tidak kabur.

Ringkasan Gaya Artikel